Mengupas Sistem Kerajaan Majapahit Lengkap

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit – Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Jawa yang didirikan oleh Raden Wijaya. Wilayah kekuasaannya pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada meliputi seluruh wilayah Nusantara dan semenanjung Melayu.

Kerajaan Majapahit memiliki sebuah struktur pemerintahan dan birokrasi yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari rakyat dan pejabat kerajaan mempunyai hubungan yang terjalin baik sehingga rakyat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan

Sekilas Tentang Kerajaan Majapahit


Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya memerintah Majapahit selama 16 tahun.

Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Kalagemet. Ia bergelar Sri Jayanegara. Raja Jayanegara dibunuh oleh Rakryan Dharmaputra Winehsuka Tanca, seorang tabib yang dendam terhadap Jayanegara pada tahun 1328 M.

Jayanegara kemudian digantikan oleh saudara perempuannya bernama Tribuwanatunggadewi. Pada pemerintahan Tribuwanatunggadewi, Gajah Mada yang pada saat itu memerintah Daha dan Kahuripan dinaikkan pangkatnya menjadi Mahapatih Amangkubhumi. Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya yang dikenal dengan sumpah palapa.

Tribuwanatunggadewi memiliki putra bernama Hayam Wuruk yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ibunya pada tahun 1350 M. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya dengan menakhlukan seluruh wilayah Nusantara dan Semenanjung Melayu. Namun Nusantara kembali pecah belah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit


Dalam sistem kerajaan Majapahit, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Sistem pemerintahannya dipimpin oleh raja dan dibantu oleh putra raja, kerabat raja dan beberapa pejabat pemerintah.

Raja juga dibantu oleh dewan pertimbangan kerajaan atau Bhatara Saptaprabu. Tugas lembaga ini adalah memberikan pertimbangan serta nasehat kepada raja. Anggota dewan pertimbangan ini terdiri dari para sanak saudara raja.

Tiga lembaga pemerintahan di Kerajaan Majapahit


1. Sapta Prabu

Sapta Prabu merupakan sebuah dewan kerajaan yang bertugas mengurusi soal keluarga raja dan penggantian mahkota. Selain itu dewan ini juga menangani urusan-urusan negara yang berhubungan dengan kebijaksanaan raja.

2. Dewan Menteri Besar

Lembaga pemerintahan selanjutnya adalah Dewan Menteri Besar yang mempunyai tugas untuk mengepalai urusan tata negara serta urusan angkatan perang.

3. Dewan Menteri Kecik

Dewan Menteri mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijaksanaan raja.

Kerajaan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada. Struktur pemerintahannya tidak mengalami perubahan. Raja masih dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang otoritas politik tertinggi. Sehingga rakyat wajib patuh dan menuruti segala perintah raja.

Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada juga kehidupan politik dan stabilitas nasional Majapahit terjaga. Hal ini disebabkan karena begitu kuat dan tangguhnya tentara Majapahit dan angkatan lautnya. Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Negara Siam, Birma, Kamboja, India dan Cina.

Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit


Raden Wijaya

Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Para pengikut setia Raden Wijaya diberi kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Tetapi masih banyak yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya sehingga pada masa Raden Wijaya ini memerintah banyak terjadi pemberontakan.

Sri Jayanegara

Setelah Raden Wijaya meninggal, digantikan oleh putranya yang bernama Sri Jayanegara. Banyak terjadi pemberontakan pada masa pemerintahan Sri Jayanegara. Hal ini karena Sri Jayanegara merupakan raja yang lemah. Pemberontakannya adalah dari Nambi, Semi dan Kuti.

Pemberontakan dari Kuti adalah yang paling berbahaya. Pemberontakan ini berhasil membuat Jayanegara melarikan diri di bawah perlindungan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Berkat jasanya yang besar mengusir pemberontakan Kuti, Gajah Mada diangkat menjadi patih.

Tribuanatunggadewi

Saat Sri Jayanegara meninggal karena dibunuh oleh tabib kerajaan, pemerintahan Kerajaan Majapahit digantikan oleh adiknya yang bernama Tribuanatunggadewi. Berkat bantuan dan saran dari patih Gajah Mada pemerintahan Tribuanatunggadewi berjalan lancar walaupun masih banyak terjadi pemberontakan.

Pada tahun 1331 ada pemberontakan dari Sadeng yang dapat ditumpas oleh Gajah Mada. Berkat jasanya yang besar, kali ini Patih Gajah Mada naik pangkat menjadi mahapatih. Pada saat itu, Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Sumpah Palapa.

Hayam Wuruk

Sepeninggal Tribuanatunggadewi, Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasanagara. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada berhasil mencapai puncak kebesaran Kerajaan Majapahit. Daerah kekuasannya meliputi seluruh Nusantara dan Semenanjung Malaya. Dengan kekuasannya yang luas berarti Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada benar-benar terwujud.

Setelah Hayam Wuruk wafat, terjadilah perebutan kekuasan di antara putra-putri Hayam Wuruk. Raja terakhir Kerajaan Majapahit adalah Dyah Kertawijaya. Berkembangnya agama Islam di pesisir Jawa yang diikuti oleh berdirinya Kerajaan Demak membuat Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran.

Baca juga :

Demikian ulasan mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Semoga ulasan mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit ini bisa menambah wawasan sejarah bagi kita semua.

0 Response to "Mengupas Sistem Kerajaan Majapahit Lengkap"